Secara etimologis, pers berasal dari bahasa Belanda yaitu persen, sedangkan bahasa Inggrisnya adalah press, bahasa Perancis prese yang artinya tekan atau cetak. Untuk lebih memahami makna pers, berikut ini beberapa pengertian tentang pers.

1.      Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) .

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pers berarti :

a.       Usaha percetakan dan penerbitan;

b.       Usaha pengumpulan dan penyiaran berita;

c.       Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio;

d.      Orang yang bekerja dalam penyiaran berita;

e.       Medium penyiaran berita, seerti surat kabar, majalah, radio, elevisi, dan film.

2.      Dalam Ensiklopedi Pers Indonesia

Dalam Ensiklopedi Pers Indonesia menyebutkan bahwa istilah pers merupakan sebutan bagi penerbit/perusahaan/kalangan yang berkaitan dengan media massa atau wartawan. Sebutan itu bermula dari  cara bekerjanya media cetak yang awalnya menekankan huruf-huruf di atas kertas yang akan dicetak (press). Dengan demikian segala barang yang dikerjakan dengan mesin cetak disebut pers.

3.      Dalam Leksikom Komunikasi

Dalam Leksikom Komunikasi disebutkan bahwa pers berarti :

a.       Usaha percetakan dan penerbitan

b.      Usaha pengumpulan dan penyiaran berita

c.       Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, radio dan televisi. Sedangkan istilah press berasal dari bahasa Inggris to press artinya menekan, selanjutnya press atau pers diartikan sebagai surat kabar dan majalah (dalam arti sempit) dan pers dalam arti luas yang menyangkut media massa (surat kabar, radio, televisi dan film)

4.      Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang tentang Pers menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan pers adalah lembaga  sosial  dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, megolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

                   Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa istilah pers memiliki dua arti, yaitu arti luas dan sempit. Dalam arti luas, Pers menunjuk pada lembaga sosial yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dalam arti sempit, pers merujuk pada wahana/media komunikasi massa. Media komunikasi massa tersebut merupakan produk kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pers ataupun lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang pers.

       Wahana komunikasi massa dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu :

1.      Media massa elektronik, yaitu media massa yang menyajikan informasi dengan cara mengirimkan informasi melalui peralatan elektronik. Contoh : radio, televisi, internet.

2.      Media massa cetak, yaitu segala bentuk media massa yang menyajikan informasi dengan cara mencetak informasi tersebut di atas kertas. Contoh : Koran, tabloid, majalah.

B.     Teori-teori tentang Pers

Schramm dalam buku “Four Theories The Press”, yang diterjemahkan

a. Teori Pers Otoritarian

             Menurut pendapat Mc. Quail, di dalam teori pers otoritarian disebutkan prinsip-prinsip dasar pelaksanaan sebagai berikut :

1)  Media selamanya (akhirnya)harus tunduk kepada penguasa yang ada.

2)  Penyensoran dapat dibenarkan.

3)  Kecaman terhadap penguasa atau terhadap penyimpangan dari kebijakan resmi tidak dapat diterima.

4)  Wartawan tidak mempunyai kebebasan di dalam organisasinya.

b.  Teori Pers Libertarian

Dengan demikian, teori ini memandang sensor merupakan tindakan yang inkonstitusional terhadap kemerdekaan pers. Menurut Krisna Harahap Pers Libertarian, mempunyai tugas sebagai

berikut :

Selanjutnya Krisna Harahap menyebutkan tentang ciri-ciri pers yang merdeka (libertarian) sebagai berikut:

1)  Publikasi bebas dari setiap penyesoran pendahuluan,

2)  Penerbitan dan pendistribusian terbuka bagi setiap oran tanpa memerlukan izin atau lisensi,

3)  Kecaman terhadappemerintah, pejabat atau partai politik tidak dapat dipidana,

4)  Tidak ada kewajiban mempublikasikan segala hal,

6)  Tidak ada batasan hukum terhadap upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi,

7)  Wartawan mempunyai otonomi profesional dalam organisasi mereka.

c.  Teori Tanggung Jawab Sosial

Menurut Krisna Harahap prinsip utama teori Tanggung Jawab Sosial, dapat ditandai sebagai berikut :

1)  Media mempunyai kewajiban tertentu kepada masyarakat.

2) Kewajiban tersebut dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi atau professional tentang  keinformasian, kebenaran, obyektivitas, keseimbangan, dsb.

3) Dalam menerima dan menerapkan kewajiban tersebut, media seyogyanya dapat mengatur diri sendiri  dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada.

4) Media seyogyanya menghindari segala sesuatu yang mungkin menimbulkan kejahatan, yang akan mengakibatkan ketidaktertiban atau penghinaan terhadap minoritas etnik atau agama.

5)  Media hendaknya bersifat pluralis dan mencerminkan kebhinekaan masyarakatnya.

6) Memberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan berbagai sudut pandang dan hak untuk menjawab.

7)  Masyarakat memiliki hak mengharapkan standar prestasi yang tinggi dan intervensi dapat dibenarkan untuk mengamankan kepentingan umum.

Mengenai kebebasan pers, Komisi Kemerdekaan Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers itu harus diberi arti :

1)  Bahwa kebebasan tersebut tidaklah berarti bebas untuk melanggar kepentingan-kepentingan individu yang lain.

2)  Bahwa kebebasan harus memperhatikan segi-segi keamanan negara.

3)  Bahwa pelanggaran terhadap kemerdekaan pers membawa konsekuensi/ tanggung jawab terhadap ukuran yang berlaku.

d.  Teori Pers Komunis

             Teori ini beranjak dari ajaran Karl Marx yaitu Marxisme/Komunisme. Menurut Teori Pers Komunis, pers merupakan alat pemerintah (partai yang berkuasa) dan bagian integral dari negara, sehingga pers harus tunduk kepada pemerintah.

1)  Media berada di bawah pengendalian kelas pekerja, karenanya ia melayani kepentingan kelas tersebut.

2)  Media tidak dimiliki secara pribadi.

3) Masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya untuk mencegah atau menghukum setelah terjadinya peristiwa publikasi anti masyarakat.

C.  Sistem Pers di Beberapa Negara

1.  Sistem Pers Barat ( Amerika Serikat )

              Representasi sistem pers barat ini dapat diwakili oleh sistem pers Amerika Serikat dan Eropa. Pada umunya baik Amerika maupun Eropa menganut falsafah “Liberalisme”, yang menjadi landasan sistem sosial, sistem politik dan sistem pemerintahan mereka.

              Di Amerika Serikat, pers mempunyai kebebasan untuk bergerak. Di dalam sistem liberal, pers tidak berorientasi pada politik pemerintah (bukan merupakan terompet pemerintah seperti di negara-negara).

2.  Sistem pers Komunis (Rusia)

                  Sebagian besar negara-negara berkembang adalah negara-negara yang baru merdeka setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua yang ada pada kawasan benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Kehadirannya ada yang lahir melalui perjuangan kemerdekaan (seperti Indonesia, Vietnam, Aljazair), ada pula yang merupakan pemberian dari negara penjajahnya seperti India, dan Malaysia. Akibat cara memperoleh kemerdekaan yang berbeda, hal ini sangat berpengaruh terhadap sosial, ekonomi, politik dan budaya serta sistem pers negara yang bersangkutan. Pers di negara-negara berkembang pun berada dalam proses perubahan nilai-nilai lama ke nilai-nilai baru yang lebih bersifat nasionalisme.

1)  Sistem persnya cenderung mengikuti sistem pers negara bekas penjajahnya.

2) Pers di negara berkembang sampai saat ini berada dalam bentuk transisi. Ia masih berusaha mencari bentuk yang tepat atau mencari identitas. Karena masih dalam taraf transisi, maka pers negara berkembang biasanya kurang stabil.

       3)  Negara berkembang umumnya sedang membangun. Hal ini menyebabkan pers dituntut untuk bisa berperan sebagai “agent of social change” di mana pers bersma-sama pemerintah mempunyai tanggung jawab atas keberhasilan pembangunan.

       4)   Secara umum kebebasan pers di negara berkembang diakui keberadaannya, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat pembatasan-pembatasan. Hal ini disebabkan oleh karena pers dituntut untuk ikut menjamin atau mengusahakan stabilitas politik dan ikut serta dalam pembangunan ekonomi. Pada umumnya, sistem persnya menganut sistem tanggung jawab sosial (social responsibility).

       6)  Sistem dan pola hubungan antara pers dan pemerintah mempunyai tendensi perpaduan antara sistem-sistem yang ada (libertarian, authoritarian, social responsibility, dan lain-lain.)

E.  Fungsi dan Peran Pers

Sebagai lembaga sosial  ( social institution), pers sangat mempengaruhi pola pikir dan kehidupan masyarakat, tetapi sebaliknya masyarakat juga berpengaruh terhadap kehidupan pers. Di era demokrasi, pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat da menjadi unsur komunikasi dan pengawasan rakyat terhadap sistem pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1.      Sifat pers

Ideologi atau falsafah yang dianut setiap negara akan mempengaruhi sifat  yang ada di negara tersebut . Oleh sebab itu, sifat pers antara satu negara dengan negara lain berbeda.

Hingga saat ini, paling tidak terdapat enam sifat pers yang penerapannya berbeda. Enam sifat pers itu adalah.

a.       Pers Demokrasi liberal ( Liberal Democration Press)

Dianut kebebasan yang sebebas-bebasnya dan cenderung tanpa batas. Kritik dan komentar pun dapat dilakukan kepada siapa saja, termasuk kepada kepala negara sekalipun.. Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon misalnya, tumbang setelah dihujat habis-habisan oleh pers AS karena skandal “Watergate”.

Contoh negara : Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara Eropa pada umumnya.

b.      Pers Komunis ( Communist Press)

Menitikberatkan pada kekuasaan tunggal Partai Komunis, sehingga suara pers harus sama dengan suara partai komunis yang berkuasa, wartawan juga orang-orang yang setia pada Partai Komunis.

Contoh negara: Uni Sovyet, Cina, Kuba dan Korea Utara

c.       Pers Otoriter (Authoritarian Press)

Terlahir dari negara penganut politik fasis, di mana pemerintah berkuasa secara mutlak. Pers dilarang melakukan  kritik dan kontrol kepada pemerintahan, pers hanya untuk kepentingan penguasa (mempropagandakan pandangan, pikiran dan kehendak mereka)

Contoh negara: Jerman (Adolf Hitler) dan Italia (Benito Mussolini)

d.      Pers yang Bebas dan Bertanggungjawab ( Freedom and Responsibility Press)

Kehidupan pers harus dipertanggungjawabkan kepada kehidupan masyarakat. Karena perbedaan pengertian bebas maka makna pers menjadi berbeda tergantung pada bobot yang dianut pada masing-masing negara.

e.       Pers Pembangunan ( Development Pers)

Dimunculkan oleh para jurnalis dari negara-negara berkembang. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong proses pembangunan yang tengah digiatkan. Untuk menyamakan pandangan terhadap pers pembangunan, Wilbur Schramm memberi batasan sebagai berikut:

·         Menciptakan iklim pembangunan di negaranya

·         Mengarahkan perhatian masyarakat dan kebiasaan lama pada perilaku yang lebih maju

·         Memperluas cakrawala berpikir masyarakat

·         Mendorong masyarakat berpola pikir yang lebih baik

·         Memperlebar tukar pikiran dan kebijakan

·         Menetapkan norma sosial

Contoh negara: Indonesia, negara-negara Asia-Afrika dan negara-negara di Amerika Latin.

f.       Pers Pancasila (Five Foundation Press)

Dilahirkan oleh bangsa Indonesia karena falsafah negaranya adalah Pancasila. Beberapa tokoh memberi pengertian bahwa sifat pers Pancasila adalah pers yang melihat segala sesuatu secara proporsional. Pers Pancasila mencari keseimbangan dalam berita atau tulisannya demi kepentingan dan kemaslahatan semua pihak sesuai dengan konsensus demokrasi Pancasila

2.      Fungsi Pers

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat. Hal tersebut diakui dalam UUD 1945 dan dalam pasal 2 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, yang menyebutkan bahwa kebebasan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berazaskan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, beberapa fungsi pers menurut Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999 adalah sebagai berikut.

a.       Fungsi informasi

Masyarakat berlangganan atau membeli surat kabar karena memerlukan informasi mengenai berbagai hal.

b.      Fungsi pendidikan

Sebagai sarana pendidikan massa (mass education), pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan, sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya

.

c.       Fungsi menghibur

Hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat pers untuk mengimbangi berita-berita berat, (hard news) dan artikel-artikel yang berbobot.

d.      Fungsi kontrol sosial

Fungsi kontrol sosial terkandung dalam makna demokratis yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut.

1)      Social participation ( keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan)

2)      Social responsibility (pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat)

3)      Social support ( dukungan rakyat terhadap pemerintah)

4)      Social control ( kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah)

e.       Pers sebagai lembaga ekonomi

                                                                                         Menurut Kusman Hidayat dalam artikel “Dasar-dasar jurnalistik” menyebutkan 4 fungsi pers sebagai berikut :

a.            Fungsi pendidik, yaitu membantu masyarakat meningkatkan budayanya dan menambah pengetahuan masyarakat.

b.            Fungsi penghubung, yaitu pers menjadi sarana lalu lintas hubungan antar manusia sehingga tercipta saling pengertian dan tukar pendapat bagi perkembangan dan kemajuan hidup manusia.

c.            Fungsi pembentukan pendapat umum, yaitu memberikan pandangan atau pikiran pada khalayak pembaca.

d.           Fungsi kontrol, yaitu melakukan bimbingan dan pengawasan kepada masyarakat tentang tingkah laku yang benar dan tingkah laku yang tidak dikehendaki oleh masyarakat.

3.      Peran Pers

Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, pasal 6 disebutkan bahwa pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut :

a.       Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui

b.       Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan,

c.       Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar

d.      Melakukan pengawasan, kritik, korelasi dan saran-saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum

e.       Memperjuangkan keadilan dan kebenaran

Menurut Jacob Utama, dalam konteks masyarakat Indonesia, pers mempunyai peranan khusus sebagai berikut :

a.       Memperkuat dan mengkreatifkan konsensus-konsensus dasar nasional

b.       Mengenali masalah-masalah sosial yang peka dalam masyarakatnya

c.       Menggerakkan prakarsa masyarakat, memperkenalkan usaha-usaha sendiri, menemukan potensi-potensinya yang kreatif dalam usaha memperbaiki kehidupannya

d.      Menyebarluaskan dan memperkuat rasa percaya diri masyarakat untuk mengubah nasibnya

e.       Memberitakan kekurangan, kegagalan serta korupsi yang bertujuan untuk mengoreksi, bukan untuk merusak dan membangun rasa pesimis.

F.  Perkembangan Pers di Indonesia

Sejarah pers Indonesia dapat digolongkan menjadi :

1.   PERS KOLONIAL

Pers kolonial adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Belanda pada masa penjajahan Belanda dan bertujuan membela kepentingan kolonialis Belanda.

2.   PERS NASIONAL

Yaitu pers yang diusahakan orang-orang Indonesia / pergerakan dan digunakan untuk perjuangan melawan kolonialisme.

Pers Nasional terbagi menjadi tujuh tahap :

(1)      Masa Pergerakan / masa penjajahan Belanda s/d masuknya Jepang.

Ciri pokok pers masa pergerakan :

Pers merupakan terompet dari parpol / organisasi pergerakan yang menyuarakan kepedihan, penderitaan, dan perlawanan terhadap penjajahan.

 Contoh-contoh pers masa pergerakan :

a.       Bromartani

Koran berbahasa Jawa pertama terbit 1855, terbit di Surakarta.

b.      Medan Prijaji dan Soenda Berita

Merupakan jurnalistik modern pertama, dirintis RM Tirto Adhi Soerjo

c.       Sarotomo ( Korannya Sarekat Islam )

Berubah nama menjadi Pewarta Oemoem ( Korannya PARINDRA )

d.      Panggugah ( Korannya Indische Partij )

e.       Soeara Kaoem Boeroeh dan Rakjat Bergerak, dikelola keturunan Cina

f.       Harian Sediotomo ( korannya Boedi Oetomo )

g.      Harian Darmo Kondho

Terbit di Solo oleh Soedarjo Tjokro Sisworo

h.      Harian Oetoesan Hindia

Terbit di Surabaya oleh HOS Tjokro Aminoto

i.        Harian Fadjar Asia

Terbit di Jakarta oleh Haji Agus Salim

j.        Majalah Pikiran Rakjat

Terbit di Bandung oleh Ir Soekarno

k.      Majalah Berkala Daoelah Rakjat

Dipimpin Moh. Hatta dan Sutan Sjahrir

Pada masa pergerakan ini telah muncul pula wadah persatuan wartawan seperti Indische  Joernalisten Bond 1919, Perkumpulan Kaum Jurnalis 1931 dan Kantor Berita ANTARA ,13

Desember 1937.

Surat kabar masa pergerakan menjadi semacam parlemen orang Indonesia / pribumi yang terjajah. Karena itu isi dan sifat pers pergerakan adalah anti penjajahan. Akibatnya mendapat tekanan dari penjajah Hindia Belanda. Upaya untuk menekan pers pergerakan antara lain dengan :

             a.  mengatur masalah pers dalam KUHP pasal 153 dan 154

             b   Pers Breidel Ordonantie 1931 yang memberikan hak kepada pemerintah kolonial    

                  Belanda untuk menghentikan penerbitan surat kabar / majalah Indonesia yang dianggap

                  berbahaya

             c.  Haatzai Artikelen

Yaitu pasal-pasal dalam KUHP ( pasal 154, 155, 156 dan 157 ) yang dapat ditafsirkan berbeda-beda menurut kepentingan penguasa, tentang suatu peristiwa yang memuat ancaman hukuman karena menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian serta penghinaan terhadap pemerintah Nederland dan Hindia Belanda.

(2)      Masa Pendudukan Jepang

Kehidupan pers nasional mengalami kemunduran besar karena dipaksa memiliki tujuan yang sama untuk mendukung kepentingan Jepang dalam rangka Asia Timur Raya. Pers semata-mata menjadi alat propaganda Jepang. Beberapa harian yang muncul antara lain :

a.       Asia Raya, di Jakarta

b.      Sinar Baru, di Semarang

c.       Suara Asia, di Surabaya

d.      Tjahaja, di Bandung

Pada masa Jepang, penguasa juga membatasi perkembangan pers nasional melalui  OSAMU SEIRI ( Undang-undang Penguasa ) No. 16 tentang pengawasan badan-badan pengumuman dan penerangan serta pemilikan pengumuman dan penerangan.

Meskipun mendapat tekanan keras, namun pers nasional mendapatkan keuntungan pada masa Jepang, antara lain :

a.       Menambah pengalaman karena fasilitas dan alat-alat yang digunakan lebih baik daripada zaman Belanda.

b.      Penggunaan bahasa Indonesia dalam pemberitaan semakin sering dan meluas. Kondisi ini sangat membantu perkembangan bahasa Indonesia.

c.       Mengajak rakyat berfikir kritis terhadap berita yang disajikan oleh sumber-sumber resmi Jepang serta memudahkan para pemimpin nasional memberikan semangat melawan penjajahan.

(3)      Masa Revolusi Fisik

Pada masa ini pers terbagi dua :

a.       Pers NICA

Yaitu pers yang diterbitkan dan diusahakan oleh tentara Sekutu dan Belanda

b.      Pers Republik

Yaitu pers yang diterbitkan dan diusahakan oleh kaum perjuangan.

Koran republik yang terbit antara lain harian Merdeka, Sumber, Pemandangan, Kedaulatan Rakyat, Nasional dan Pedoman.

Pada masa revolusi fisik ini, lahirlah PWI ( Persatuan Wartawan Indonesia ) dan SPS  ( Serikat Pengusaha Surat Kabar ). Pers masa revolusi fisik berperan besar mengembangkan kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan serta menunjukkan tanggungjawab sosial sebagai bagian dari suatu negara baru yang berdaulat. Karena itu pers masa revolusi fisik disebut juga PERS PERJUANGAN.

Hubungan pemerintah / penguasa dengan pers terjalin amat mesra dan oleh Edward C. Smith dinyatakan ``dalam kegembiraan kemerdekaan, pers dan pemerintah bekerja bergandengan tangan erat sekali dalam seratus hari pertama masa merdeka``.Pemerintah membantu impor dan subsidi kertas serta memberi pinjaman keuangan kepada penerbitan pers. Pers sendiri aktif menyuarakan langkah-langkah pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan menegakkan kedaulatan.

Tahun 1948 pemerintah untuk pertama kali mengeluarkan peraturan yang membatasi kemerdekaan pers nasional. Wujudnya adalah pelarangan terbit surat kabar Front Demokrasi Rakyat yang berhaluan komunis seperti harian Patriot, Buruh, Suara Ibu Kota dan Api Rakyat serta Suara Rakyat Kediri.

(4)      Masa Demokrasi Liberal

                      Pada masa tahun 1949 s/d 1959 diterapkan sistem parlementer dengan paham liberalisme. Pers umumnya mewakili aliran politik atau corong parpol dan menjadi alat propagandanya.Pers liberal Indonesia tidak sama dengan pers di negara-negara liberal yang merupakan akumulasi modal dari perusahaan pers.

           Kebebasan pers masa itu dijamin dengan tegas oleh UUDS 1950 pasal 19. Tetapi terhadap pers Cina dan Belanda yang terbit di Indonesia dilakukan pembatasan berupa keharusan penerbit Belanda / Cina membayar 3X lipat untuk harga kertas koran di Indonesia. Tgl 17 Maret 1950 pemerintah membentuk Dewan Pers dengan anggota dari unsur persuratkabaran, cendekiawan dan pejabat pemerintah dengan tugas :

a.       penggantian Undang-undang pers kolonial

b.      pemberian dasar sosial ekonomis lebih kuat kepada pers Indonesia ( kredit )

c.       peningkatan mutu jurnalistik

d.      pengaturan yang memadai tentang kedudukan sosial dan hukum bagi wartawan

(5)      Masa demokrasi Terpimpin

Berlangsung sejak Dekrit presiden 5 juli 1959 s/d Supersemar 1966. Pemerintah /presiden memegang kendali atas segenap aspek kehidupan dengan sebutan PBR / Pemimpin B esar Revolusi. Fungsi utama pers ditekankan untuk menyokong tujuan revolusi dan semua surat kabar harus menjadi juru bicara resmi pemerintah. Ini ditegaskan presiden Soekarno di muka rapat umum HUT PWI ke-19 dengan mengatakan ``dalam revolusi, tidak boleh ada kebebasan pers. Hanya pers yang yang mendukung revolusi yang boleh hidup``

Penegasan Soekarno ini diperkuat lagi oleh Menteri Muda Penerangan ( Maladi ) yang menyatakan Pembatasan pers dapat dilakukan demi alasan :

a.       keamanan negara

b.      kepentingan bangsa, moral dan kepriobadian Indonesia

c.       tanggungjawab kepada Tuhan YME.

Sampai tahun 1965 telah terjadi tindakan anti pers sebanyak 561 kali dan 3X pencabutan izin terbit.

(6)      Masa Orde Baru

Pada awal orde baru, pers sempat menikmati kebebasan pers yang sesungguhnya Mahasiswa menerbitkan surat kabar seperti harian KAMI, API dan TRISAKTI. Berdasarkan Tap MPRS No. XXXII tgl 12 Desember 1966, pers mendapat angin segar dari pemerintah.

Pasal 4               : Pers nasional tidak dikenakan sensor dan pembreidelan

Pasal 5              : Kebebasan pers sesuai dengan hak asasi warga negara dan dijamin

Pasal 8 ayat (2) : Pendirian surat kabar tidak perlu Surat Izin Terbit / SIT dari pemerintah

Tap MPRS ini kemudian diatur lebih lanjut dalam UU No. 11 tahun 1966 tentang Pokok-pokok Pers yang menjamin tidak ada sensor dan pembreidelan serta penegasan setiap warga negara berhak menerbitkan pers yang bersifat kolektif.

Hubungan mesra pers dan penguasa orde baru berakhir dengan terjadinya peristiwa MALARI 1974. Peristiwa tersebut membuat penguasa orde baru membabibuta membatasi pers. Akibatnya, tujuh surat kabar Jakarta diberangus dan dilarang terbit. Beberapa penerbitan sempat dicabut izin terbitnya, yaitu :

a.       harian Abadi

b.      harian Indonesia Raya

c.       harian Pedoman

d.      harian Pemuda Indonesia

e.       Prioritas

f.       Monitor

g.      Tempo

h.      Detik

i.        Simphoni

j.        Sinar Harapan

              Tgl 7 s/d 8 Desember 1984 di solo dilakukan perumusan PERS PENCASILA oleh Dewan

              Pers Indonesia. Pers Pancasila adalah pers Indonesia yang orientasi, nilai, sikap dan

              tingkah lakunya berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, yang hakikatnya adalah

              pers yang sehat yaitu pers yang bebas dan bertanggungjawab dalam menjalankan

              fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar, objektif, penyalur aspirasi rakyat dan

              kontrol sosial yang konstruktif.        

    

              Melalui UU No. 21 tahun 1982, P3I ( Perhimpunan Perusahaan Periklanan Indonesia )

              dimasukkan ke dalam keluarga besar pers Indonesia bersama PWI, SGP dan SPS.

              Tahun 1984 keluar Peraturan Menteri Penerangan No. 10 th 1984 yang mewajibkan adanya

              SIUPP ( Surat Izin Penerbitan Pers ). SIUPP ini dinilai kalangan pers sebagai upaya untuk

              Pembreidelan halus dunia pers nasional. Tahun 1994 melalui PP No. 20, modal asing

              masuk dunia pers Indonesia dan sejak itu pers mulai terjebak idealisme politik dan

              pragmatisme ekonomi.

        

(7)      Masa Reformasi

Jika di era orde lama dan orde baru pers sepenuhnya bertanggungjawab kepada penguasa

atau pemerintah dan tunduk pada kemauan kekuasaan, di era reformasi pertanggungjawaban pers adalah kepada PROFESI dan HATI NURANI sebagai insan pers. kemerdekaan pers mendapat jaminan hukum sebesar-besarnya melalui UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, serta UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

Kelahiran UU No. 40 tahun 1999 memunculkan EUFORIA demokrasi pers yang pada masa orde baru dipasung melalui UU Pokok Pers No. 21 th 1982 yang mewajibkan setiap perusahaan pers harus mendaftarkan diri ke Departemen Penerangan untuk mendapat SIUPP. UU No. 21 th 1982 diperkuat lagi dengan PERMENPEN No. 01 th 1998 yang memuat sanksi hukuman pencabutan dan larangan terbit bagi pers yang tidak mendapat SIUPP.

Agar wartawan dan pers benar-benar bebas dalam kiprahnya maka dalam UU No. 40 th 1999 diatur mengenai hak jawab dan hak tolak (Right of Reply) yang bertujuan untuk mempersingkat penyelesaian perkara pers yang terkait abuse of press freedom.

Hak JAWAB adalah hak seseorang / sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. ( Pasal 1 ayat 1 UU No. 40 th 1999 ). Hak TOLAK adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama nara sumber dan / identitas sumber berita yang harus dirahasiakannya. ( Pasal 1 ayat 10 UU No. 40 th 1999 ). Dalam praktiknya, pelaksanaan hak tolak dapat diwujudkan dengan kata `` menurut kalangan berwajib / menurut sumber yang dapat dipercaya / menurut sumber yang tidak mau disebutkan namanya ``.

Pada masa reformasi pers berkembang pesat. Orde baru hanya mengakui satu organisasi wartawan saja yaitu PWI ( Persatuan Wartawan Indonesia ) yang berdiri di Surakarta, Februari 1946. Sedangkan pada masa reformasi ada pula organisasi wartawan tandingan yaitu AJI ( Aliansi Jurnalistik Independen ) dan PJTV (Persatuan Jurnalis Televisi).Kebebasan pers juga dijamin dalam UU No. 39 th 1999 tentang HAM pasal 23 ayat ( 2 ).